Pelibatan CSO dalam Upaya Pencapaian SDGs di Indonesia


Persepsi masyarakat sipil (CSO) terhadap level pelibatan organisasinya oleh pemerintah di dalam upaya pencapaian SDGs di Indonesia dinilai masih rendah. Hal ini tergambar dari jawaban 53 perwakilan masyarakat sipil yang mengisi survey online berjudul “Pelibatan Masyarakat Sipil dalam Implementasi SDGs di Indonesia” pada Maret 2020 lalu. Sebanyak 16 dari 53 responden bahkan menyebut tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah baik melalui konsultasi online, konsultasi tatap muka, diundang dalam acara yang diselenggarakan pemerintah, maupun dilibatkan dalam keanggotaan sebuah komite/kepanitiaan/kelompok kerja.

Mayoritas responden bahkan tidak terpapar informasi inisiatif yang dilakukan pemerintah dalam upaya pencapaian SDGs seperti penyusunan Voluntary National Review (VNR), blended financing dalam pendanaan program-program SDGs, serta template formulir pemantauan dan evaluasi rencana aksi SDGs untuk organisasi nonpemerintah. Sebanyak 67,9% atau 36 responden tidak mengetahui apa itu VNR, sementara 71,7% tidak mengetahui tentang blended financing. Hanya 26,4% atau sebanyak 14 responden yang mengetahui soal template formulir pemantauan dan evaluasi rencana aksi SDGs untuk organisasi nonpemerintah dan hanya 36% yang pernah mengisi dan mengirimkan formulir tersebut ke pemerintah. 

Menanggapi hal ini, sebagian responden turut memberikan saran terkait langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah dalam memaksimalkan pelibatan masyarakat sipil dalam implementasi SDGs di Indonesia. Terdapat dua langkah utama yang diharapkan dari pemerintah.

Pertama, sebanyak 19 responden berharap adanya pelibatan masyarakat sipil yang lebih strategis seperti penyelenggaraan diskusi publik dan audiensi. Sebetulnya, upaya ini sudah mulai dilakukan pemerintah melalui Sekretariat SDGs yang berada di bawah arahan Bappenas. Mereka bahkan mengundang beberapa organisasi masyarakat sipil untuk membicarakan soal penyusunan VNR, serta upaya monitoring dan evaluasi implementasi SDGs. Namun, hal ini masih terbatas pada jaringan masyarakat sipil di ibu kota yang memang memiliki kerja sama atau kedekatan tersendiri dengan pemerintah.

Oleh karena itu, sebanyak 9 responden mengharapkan adanya komunikasi dan keterbukaan informasi yang akuntabel dan transparan terkait kegiatan-kegiatan SDGs. Hal ini dibutuhkan untuk memastikan adanya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dan jaringan masyarakat sipil hingga ke pelosok daerah. Pemerintah bisa memaksimalkan website http://sdgs.bappenas.go.id untuk menyosialisasikan rencana kegiatan dan tahapan yang harus dilalui oleh stakeholder SDGs terkait (LSM, sektor bisnis, media) untuk lebih terlibat dalam upaya pencapaian SDGs di Indonesia.

Pencapaian SDGs di sebuah negara bukan merupakan tugas pemerintah semata. Banyaknya target yang harus dikejar dalam jangka waktu kurang dari sepuluh tahun membutuhkan peran aktif dari sebanyak mungkin pemangku kepentingan agar target pembangunan di tahun 2030 bisa tercapai. Namun, peran aktif tersebut akan terasa kurang efektif apabila tidak ada pihak yang merangkul dan masing-masing tetap dibiarkan bekerja sendiri-sendiri tanpa sebuah kolaborasi.

 

Catatan: Artikel ini ditulis berdasarkan hasil survey online berjudul “Pelibatan Masyarakat Sipil dalam Implementasi SDGs di Indonesia” yang dilakukan sejak Maret 2020 kepada 53 perwakilan masyarakat sipil yang menjadi mitra program-program CISDI seperti Kelas SDGs dan Pencerah Nusantara.



Penulis: Ika Kartika Febriana
Enumerator: M. Asnoer Laagu

Masuk