Masyarakat Adat : Sudahkah Kita Memastikan Mereka Tidak Left-Behind?


Indonesia punya berkah luar biasa yang kerap jadi tantangan. Dengan 17,000 pulau yang tersebar luas, ketimpangan dalam pembangunan sering dijumpai dalam berbagai lapisan masyarakat. Lahirnya agenda pembangunan global SDGs (Sustainable Development Goals), diharapkan menjangkau kelompok yang rentan tertinggal dalam pembangunan, baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan.

Keterlibatan masyarakat adat menjadi salah satu kunci mencapai tujuan SDGs karena mereka memegang pengetahuan dan tradisi berharga yang bisa menjadi solusi tantangan pembangunan, terutama terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, ketahanan iklim, dan promosi sistem pangan berkelanjutan.

Dukungan dan perhatian dunia terhadap kesejahteraan masyarakat adat ditekankan dalam Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat (United Nation Declaration on The Rights of Indigenous Peoples) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 13 September 2007. Deklarasi ini menegaskan hubungan masyarakat adat dengan hak-hak tradisionalnya, termasuk tanah adat, sebagai hak-hak dasar yang harus diakui, dihormati, dilindungi, dan dipenuhi secara universal.

Pengakuan Terhadap Masyarakat Adat

Indonesia sudah sejak lama mengatur keterlibatan masyarakat adat melalui Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, dan Undang-Undang turunan lainnya seperti UU Kehutanan dan Perkebunan, UU Pengesahan Konversi Internasional tentang Keanekaragaman Hayati, UU Hak Asasi Manusia, TAP MPR No. IX/2001. Dengan kata lain, pemerintah telah menghendaki negara untuk menghormati, melindungi, dan mengakui hak-hak masyarakat adat.

Sayangnya, pendekatan pembangunan yang lebih mengedepankan pertumbuhan ekonomi dan prinsip-prinsip modernisasi seringkali mengesampingkan kebutuhan masyarakat adat. Akibatnya, banyak dari mereka yang kehilangan kontrol akan tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang signifikan perannya dalam keberlangsungan hidup mereka sehari-hari. Hal inilah penyebab utama konflik yang tidak kunjung selesai di beberapa wilayah Indonesia dengan masyarakat adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan mereka.  

Konflik antara masyarakat adat dengan negara dan pihak ketiga salah satunya terjadi di daerah Sumatera Utara. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat bahwa 20% pengaduan yang datang adalah pengaduan sengketa pertanahan. Sementara, jumlah sengketa agraria lain terus meningkat dari tahun ke tahun. Secara nasional, pengaduan tahunan sengketa tanah yang masuk ke Komnas HAM mencapai 700-800 kasus.

Paling mutakhir, masyarakat adat Dayak menyuarakan permintaan lahan di tengah hiruk-pikuk perpindahan Ibu Kota ke Kalimantan, namun tidak ditanggapi serius oleh pemerintah. Padahal, permintaan ini sangat beralasan lantaran kehidupan masyarakat adat Dayak yang semakin terhimpit karena semakin menyempitnya wilayah lahan dan hutan adat - sumber utama penghidupan mereka - semakin sempit, akibat ekspansi ladang sawit dan tambang.

Perlunya Komitmen dari Pemerintah

Pembahasan RUU Masyarakat Adat sendiri sudah berlangsung selama bertahun-tahun sejak 2009 dan tidak kunjung disahkan hingga hari ini. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengirimkan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Masyarakat Adat kepada Menteri Sekretariat Negara RI pada April 2018. Menurutnya dalam DIM tersebut, RUU Masyarakat adat masih belum diperlukan karena sudah ada peraturan lain yang sudah mengatur soal keberadaan masyarakat adat dan akan membebani anggaran pemerintah apabila disahkan.

Sayangnya, pernyataan Mendagri tersebut tidak berlandaskan pada data. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, dan Institut Pertanian Bogor, pengelolaan komunitas adat Kajang yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan menghasilkan nilai valuasi ekonomi minimal Rp28,92 miliar per tahun. Namun, capaian ini tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Daerah Bulukumba yang menjamin akses bagi masyarakat adat untuk menjalankan praktik-praktiknya melalui penerbitan peraturan daerah (Perda).   

Tidak hanya di wilayah adat Kajang, masyarakat adat Dayak juga turut memberikan kontribusi bagi provinsi Kalimantan Barat lewat proses inkulturasi budaya dengan program koperasi simpan pinjam yang disebut Credit Union (CU). Pada tahun 2018, CU di Kalimantan Barat memiliki aset sebesar Rp6,5 triliun, melampaui APBD Kalimantan Barat yang hanya 5,9 triliun.

Data-data di atas sebetulnya menunjukkan bahwa kekhawatiran yang dikemukakan pemerintah tidak berlandaskan bukti yang kuat. Hasil penelitian membuktikan bahwa masyarakat adat bisa memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian suatu wilayah apabila didukung dengan adanya payung hukum bagi mereka. Untuk itu, perlu komitmen yang kuat untuk membawa apa yang sudah dilakukan pemerintah di tingkat daerah dalam melindungi masyarakat adat, ke tingkat nasional agar kebijakannya merata di seluruh Indonesia.

Melibatkan Masyarakat Adat

Agenda 2030 berjanji memastikan No one left behind, tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan. Panduan Praktis Bagi Masyarakat Adat yang dikeluarkan Asia Indigenous People Pact (AIPP) menjabarkan relevansi erat setiap tujuan SDGs dengan kondisi masyarakat adat ketika mayoritas tantangan ada di ranah pengakuan terhadap hak individu maupun hak kolektif masyarakat adat.

Minimnya keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan pembangunan juga dianggap menjadi penyebab belum terpenuhinya hak-hak masyarakat adat dalam pembangunan. Lantas, apa yang bisa aktor pembangunan lakukan untuk mendukung pencapaian SDGs yang inklusif dan ramah kebutuhan masyarakat rentan sesuai dengan target tujuan nomor 16?

Jika Agenda 2030 dilihat sebagai jalan keluar terhadap tantangan-tantangan yang sedang dihadapi oleh masyarakat adat, terdapat tiga aspek kunci yang harus dipertimbangkan:

  1. Masyarakat adat harus dilindungi dari berbagai dampak negatif pembangunan pada umumnya, yang dapat memperburuk usaha perwujudan hak dan kesejahteraan mereka;
  2. Masyarakat adat mempunyai hak untuk berpartisipasi penuh dan menerima manfaat dari usaha pembangunan pada umumnya;
  3. Hak kolektif masyarakat adat terhadap aspek dan pendekatan pembangunan yang ditentukan berdasarkan kebutuhan kelompoknya sendiri harus didukung.

Ketiga aspek kunci tersebut sebetulnya telah tertuang dalam RUU Masyarakat Adat yang belum juga disahkan dalam dua periode masa DPR-RI terakhir, meskipun kembali masuk dalam program legislasi nasional 2020.

Guna memastikan tercapainya agenda pembangunan 2030, penting mengikutsertakan masyarakat adat di sisa waktu 10 tahun ini. Untuk itu, dukungan publik terhadap pengesahan RUU Masyarakat Adat menjadi sangat dibutuhkan.

 

Sumber :

Panduan Praktis Bagi Masyarakat Adat. Asia Indigenous People Pact. 2017

Indigenous People and The 2030 Agenda. United Nations. 2015

Bagian dari Negara, Pengesahan RUU Masyarakat Adat Mendesak. Media Indonesia. 8 Agustus 2020

RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas 2020, Berikut Masukan Para Pihak. Mongabay. 13 Desember 2019

Membumikan Program di Masyarakat Adat Butuh Pendekatan Khusus https://www.mongabay.co.id/2019/09/14/membumikan-program-di-masyarakat-adat-butuh-pendekatan-khusus/

Kontribusi Masyarakat Adat untuk Indonesia https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/kontribusi-masyarakat-adat-untuk-indonesia/

 

 

 



Penulis: Nadhira Febianisari
Enumerator:

Masuk