Belajar dari Dokumenter “Kesetrum Listrik Negara”, Ketergantungan Konsumsi Listrik Bisa Hambat SDGs


Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi energi terbarukan terbesar di dunia. Dari Sumatera dan Kalimantan, sungai-sungai besar dengan debit air tinggi mengalir deras, berpotensi tinggi untuk menggerakkan turbin-turbin bagi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Di dalam tanah, panas bumi yang potensial menghasilkan listrik juga tersebar dari barat hingga ke timur Indonesia. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018-2027, cadangan geothermal di Indonesia bahkan mencapai 40 persen cadangan dunia dan mampu menghasilkan listrik hingga delapan puluh persen dari target 35.000 megawatt Presiden Joko Widodo.

Sayangnya, dengan potensi sedemikian besar, transisi energi Indonesia justru berjalan lamban. Negara-negara di dunia sudah mulai meninggalkan energi kotor dari batu bara, namun Indonesia masih terus tertatih. Alih-alih bicara soal energi terbarukan, akses listrik pun masih belum merata bagi seluruh masyarakat. Padahal, sebagaimana tertuang dalam tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 7, Indonesia harus mulai memikirkan cara untuk memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern bagi semua lapisan masyarakat sesuai prinsip utamanya : Leave No One Behind.

Beberapa masalah yang ada di dalam pengelolaan listrik negara ini turut diangkat dalam sebuah film dokumenter bertajuk “Kesetrum Listrik Negara” yang disusun oleh WatchDoc Documentary. “Kesetrum Listrik Negara” membuka fakta-fakta menarik mengenai monopoli pengelolaan distribusi listrik serta ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap pasokan listrik dari PLN.  

Depedensi Konsumsi Energi Listrik di Indonesia

Di penghujung Juni 2020, PT. PLN yang bertanggung jawab dalam pengelolaan listrik negara menerima 110.000 aduan mengenai tagihan listrik yang melonjak. Setelah ditelusuri, terbuka fakta bahwa PLN mengalami kerugian sebesar 38 triliun pada kuarter pertama tahun 2020. Faktor utamanya adalah di tengah lemahnya rupiah terhadap dollar karena masa pandemi, PLN tetap harus membeli listrik dari pemasok swasta dengan harga yang mengacu pada dollar, sementara pelanggan membeli listrik dengan menggunakan rupiah. Masalah ini diperburuk dengan kenyataan bahwa terjadi oversupply akibat adanya ketentuan pembelian minimum dari pihak pemasok listrik. Diatur dalam kontrak antara PLN dengan pemasok listrik, sebuah sistem beristilah “Take or Pay” mengharuskan PLN untuk tetap membayar biaya minimum, terlepas dari tinggi atau rendahnya pemakaian konsumen. 

Kondisi ini menyebabkan PLN mengeluarkan cara-cara untuk meningkatkan konsumsi ataupun mendorong kenaikan harga. Mayoritas masyarakat Indonesia yang menggantungkan sumber listriknya pada PLN harus menahan pahitnya pengeluaran biaya yang dirasa tak sepadan dengan konsumsi mereka.

Ketergantungan Listrik pada PLN Bisa Menghambat Pencapaian SDGs

Di balik ketergantungan listrik pada PLN, ada bayang-bayang tantangan yang bisa menghambat pencapaian SDGs bila Indonesia tak segera mengeluarkan inovasi dalam pembangunan di sektor energi. Dilansir dari artikel tirto.id pada akhir Juli 2020, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat batu bara masih menjadi sumber listrik utama di Indonesia. Sumbangan energi dari batu bara mencapai 35.216 MW, setara 49,67 persen dari total kapasitas nasional 70.900 MW. Padahal, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) memiliki dampak negatif seperti kesehatan dan kerusakan lingkungan akibat pertambangan batu bara, yang memberikan pengaruh pada hampir semua target pembangunan.

Kontribusi Masyarakat Sipil dalam Aplikasi dan Inovasi Energi Terbarukan

Perkembangan teknologi menuntut masyarakat sipil menciptakan berbagai inovasi untuk dapat menikmati energi tanpa merusak lingkungan. Sulitnya penerapan inovasi dalam memutus ketergantungan terhadap batu bara karena kuatnya kepentingan pemilik perusahaan PLTU, seperti yang diakui oleh banyak pakar, tidak menyurutkan niat masyarakat untuk terus mengembangkan inovasinya.

Disajikan di dalam “Kesetrum Listrik Negara”, beberapa masyarakat sipil telah menerapkan prinsip-prinsip energi berkelanjutan dalam kehidupannya sehari-hari.

1. Agus Sari

Sejak tahun 2015, Agus menggunakan panel surya sebagai sumber listrik tambahan di rumahnya. Penggunaan panel surya membuat biaya listrik bulanan Agus turun dari Rp2.200.000 menjadi Rp500.000 per bulan. Bahkan, saat produksi listriknya berlebih, Agus dapat menjual kembali listrik tersebut kepada PLN.

2. Nurhanif, Warga Desa Kedungringin di Blora, Jawa Tengah

Nurhanif juga telah memanfaatkan energi terbarukan dengan membangun pembangkit listrik kincir angin dan panel surya untuk produksi listrik bagi warga desa. Nurhanif yang membangun kincir angin dan panel surya hanya dengan bantuan media internet seperti Youtube, menggagas pengumpulan dana dan pemanfaatan dana hibah provinsi untuk membangun pasokan listrik ke desanya yang belum tersentuh listrik PLN. Berdasarkan perhitungannya, 1 unit kincir angin beserta panel surya mampu menghasilkan listrik 2400 Watt untuk 20 buah lampu. Nurhanif sendiri memiliki harapan bahwa gerakan yang dimulai oleh Desa Kedungringin dapat menjadi motivasi bagi desa-desa lainnya yang masih mengalami kelangkaan listrik.

3. Warga Desa Kedungrong, Kulonprogo, Yogyakarta juga memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Air yang mengalir di selokan irigasi Kalibawang Sungai Progo digunakan warga sebagai sumber energi. Menggunakan turbin mikrohidro yang dapat menghasilkan daya 18.000 VA, warga dapat menikmati listrik dengan hanya membayar iuran perawatan dan pemakaian sebesar kurang lebih Rp25.000 per keluarga setiap bulannya.

4. John Muhammad

John adalah seorang arsitek yang menggunakan konsep “Rumah Pasif” dalam pembangunan rumahnya. Konsep ini memanfaatkan cahaya matahari dan sirkulasi udara yang baik, sehingga tidak bergantung kepada listrik. John menciptakan roof lighting, pencahayaan yang berasal dari atas rumah dengan memberi kaca tebal pada dak/atap yang sudah dibolongi.

Inovasi dalam pemanfaatan energi listrik oleh beberapa masyarakat seharusnya menjadi tamparan bagi pihak-pihak pengelola listrik di Indonesia. Sudah cukup banyak masyarakat yang terbukti dapat memanfaatkan energi terbarukan dengan modal yang minim. Sayangnya, pemerintah belum mendukung penerapan energi terbarukan secara luas dengan membuat regulasi yang dapat memfasilitasi hal tersebut. Penyusunan regulasi untuk mendorong penerapan energi terbarukan menjadi kunci Indonesia saat ini untuk mencapai target SDGs No.7.



Penulis: Audrey Artanta Nature Panjaitan, Nadhira Febianisari, Ika Kartika Febriana
Enumerator:

Masuk