Apa yang harus Pemerintah Indonesia Lakukan untuk Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pembangunan?


Dunia menghadapi krisis yang belum pernah dilalui selama 75 tahun terakhir. Pandemi COVID-19 berdampak bukan hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga hampir ke seluruh elemen sosial dan ekonomi masyarakat.

International Monetary Fund (IMF) menyatakan dunia tengah memasuki periode resesi ekonomi. Efeknya hampir sama, atau bahkan lebih buruk, dari krisis ekonomi pada tahun 2009 lalu. Pemulihan ekonomi diprediksi baru terjadi pada 2021, namun sangat bergantung pada kecekatan negara-negara menekan penyebaran COVID-19 dan mengambil langkah tepat mengukur pertumbuhan ekonomi.

Estimasi Hadisoemarto (2020) melalui modelling dengan populasi berukuran 10 juta orang menunjukkan tanpa intervensi yang segera dan berarti, 2,7 juta orang memerlukan perawatan dan lebih dari 300 ribu orang meninggal pada saat epidemi berakhir.

Modelling ini menunjukkan pemerintah perlu melakukan intervensi radikal dan segera untuk melandaikan kurva pandemi COVID-19 sehingga pemulihan kondisi ekonomi, pendidikan, dan sektor lain bisa semakin cepat terwujud.

No One Left Behind

Di tingkat nasional, dampak pandemi sangat terasa. ReliefWeb mencatat penurunan revenue dari ekspor dan impor akibat penurunan demand produk manufaktur dan bahan baku. Pendapatan ekonomi Indonesia diperkirakan menurun hingga 10%.

Selain itu, menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan pada April 2020, 2,8 juta penduduk kehilangan pekerjaannya akibat krisis pandemi COVID-19. Kekurangan bahan baku pangan juga sempat terjadi di beberapa provinsi.

Penanganan pandemi COVID-19 memerlukan respons yang bersifat multidimensi. Di tingkat nasional, kepemimpinan yang kuat diperlukan untuk menciptakan koordinasi yang cepat dan tegas. Koordinasi yang terarah menjadi kunci penanganan dampak pandemi yang berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan.

Menanggapi hal tersebut, Persatuan Bangsa-Bangsa memberi rekomendasi penanggulangan dampak sosial ekonomi COVID-19 di tingkat nasional, sebagai berikut:  

1. Memberi Keringanan Pajak

Di tengah pandemi, dampak ekonomi menjadi yang paling dirasakan masyarakat. Pemerintah direkomendasikan untuk memberikan keringanan pajak kepada individu maupun pelaku usaha serta memberi jaminan perlindungan sosial, seperti cuti sakit berbayar. Langkah ini membantu meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah resesi yang terjadi.

2. Memenuhi HAM dan Inklusivitas

Ketika COVID-10 terbukti menjadi ancaman bagi berbagai kelompok usia, perlindungan HAM dan inklusivitas dibutuhkan dalam seluruh elemen respons dan pemulihan. Pendekatan berbasis HAM dan inklusivitas yang dimaksud, antara lain:

  • Pemerintah perlu memastikan ketersediaan informasi terbaru yang inklusif melalui adaptasi informasi ke dalam format yang mudah dipahami bagi mereka yang berkebutuhan khusus.
  • Pemerintah perlu memastikan akses pelayanan kesehatan yang tidak diskriminatif. Rekomendasi ini menekankan pada penyediaan akses untuk pelacakan tanpa memandang gender, usia, maupun suku.
  • Pemerintah perlu menyediakan sistem penanganan wabah yang sesuai dengan standar emas Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), standar emas penanganan wabah dari WHO menekankan pentingnya pelacakan, tes, dan isolasi di berbagai tingkat.

Standar ini mengutamakan koordinasi antara pemimpin pusat dan daerah, koordinasi ketersediaan dan kebutuhan utama penanganan wabah, serta komunikasi risiko dari pemerintah hingga ke masyarakat. Di Indonesia, salah satu caranya adalah melalui penguatan pelayanan kesehatan primer, seperti pernah disampaikan Presiden Joko Widodo.

3. Memberi Dukungan Usaha Kecil

Dukungan untuk usaha-usaha kecil dan berkembang perlu dipertimbangan. Pemerintah bisa memberi bantuan dengan menyediakan asistensi pengadaan barang dalam situasi emergensi, serta pengurangan biaya pajak kepada pelaku usaha.

Satu langkah strategis yang dinilai banyak pihak dapat menjadi payung hukum perlindungan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Ciptaker). Pemerintah diharapkan bisa mengejar pembahasannya dengan dengan partisipasi dari kalangan buruh dan UMKM sendiri.

4. Menyediakan Lapangan Kerja Layak

Pemulihan ekonomi akan berlangsung seiring dengan meningkatnya akses ke pekerjaan layak. Pemerintah bisa menyediakan regulasi terkait tunjangan jangka pendek dan panjang yang memprioritaskan kelompok paling terdampak pandemi COVID-19. Pemerintah memiliki inisiatif melalui program kartu prakerja. Meski kerap mendapat kecaman, dana untuk program ini sebetulnya berpotensi mendukung pencari kerja yang terdampak pandemi.

5. Menjamin Keberlanjutan Pendidikan

Dalam penanganan pandemi di tingkat nasional, pemerintah bukan hanya berperan menyediakan materi pembelajaran jarak jauh, tetapi juga dukungan bagi guru, orang tua, dan wali murid seperti insentif pengganti akses internet, pengganti transportasi bagi guru di wilayah minim akses internet, serta pelatihan gratis bagi guru dan orangtua untuk membantu proses adaptasi dengan pola  belajar mengajar baru.

Solusi penyediaan sarana belajar mengajar jarak jauh tetap harus berpedoman pada nilai inklusivitas – khususnya bagi anak dengan kebutuhan khusus. Tantangan ini menjadi gerakan bersama yang bisa dicari jalan keluarnya melalui kolaborasi sektor publik dan swasta. 

6. Menguatkan Solidaritas Masyarakat

Penguatan solidaritas masyarakat melalui penyediaan akses ke fasilitas komunikasi, media edukasi, dan media kebudayaan sangat direkomendasikan di level nasional. Langkah ini telah banyak dilakukan masyarakat di tingkat akar rumput. Beberapa toko bahan makanan bahkan menyumbangkan bahan kebutuhan pokok bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19.


Sumber :

Hilangnya Hak-hak Pekerja dalam RUU Cipta Kerja. http://igj.or.id/hilangnya-hak-hak-pekerja-dalam-ruu-cipta-kerja/. 29 Juni 2020.

Indonesia Multi-Sectoral Response to COVID-19. United Nation Office for the Coordination Humanitarian Affairs (OCHA). 6 Juni 2020.

Opening Remarks at Press Briefing Following IMF Conference Call. https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/27/sp032720-opening-remarks-at-press-briefing-following-imfc-conference-call. 27 Maret 2020.

Shared Responsibility, Global Solidarity: Responding to the socio-economic impacts of COVID-19. United Nations. Maret 2020.



Penulis: Nadhira Febianisari
Enumerator:

Masuk